4 Alasan Kenapa Perpres Kenaikan BPJS Kesehatan Harus Segera Dicabut

4 Alasan Kenapa Perpres Kenaikan BPJS Kesehatan Harus Segera Dicabut

JawaPos. com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan  Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Isinya soal naiknya iuran BPJS Kesehatan. Banyak kalangan menentang dan mengkritik kebijkana Jokowi dengan dianggap kurang sensitif itu.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay pun mendesak agara perpres itu segera dibatalkan. Karena menurutnya ada empat kausa Perpres tersebut perlu dibatalkan.

Pertama, kata Saleh, Perpres itu dinilai tidak mengindahkan aksioma dan anjuran yang disampaikan sebab DPR. Padahal, DPR telah menyampaikan keberatannya terhadap rencana kenaikan tersebut melalui rapat-rapat di komisi IX dan rapat-rapat gabungan Komisi IX bersama pimpinan DPR.

“Waktu itu, kita merasakan belum tepat waktunya untuk menaikkan iuran. Kemampuan ekonomi masyarakat dinilai nista. Kan aneh sekali, justru bilamana pandemi Covid-19 ini pemerintah bahkan menaikkan iuran. Padahal, semua karakter tahu bahwa masyarakat dimana-mana sedang kesusahan, ” ujar Saleh pada wartawan, Jumat (15/5).

Kedua, lanjutnya, pemerintah dapat dinilai tidak patuh pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7/P/HUM/2020 dengan membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Bisa jadi orang tersua bahwa dengan menerbitkan Perpres hangat yang juga berisi tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah dianggap menentang putusan peradilan. Padahal, vonis MA bersifat final dan menggalang terhadap semua orang, termasuk pada Presiden.

“Kalau suka lebih spesifik, kita bisa menunjuk pada pasal 31 UU tentang MA yang menyatakan bahwa susunan perundang-undangan yang dibatalkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal tersebut mengamanatkan dua hal. Pertama, segalanya yang dibatalkan berarti tidak dapat digunakan lagi. Kedua, kalau sudah dibatalkan tidak boleh dibuat lagi. Apalagi, substansinya sama, yaitu kemajuan iuran, ” katanya.

Ketiga, dikeluarkannya Perpres 65/2020 tersebut diyakini akan mengurangi tingkat keyakinan masyarakat kepada pemerintah. Pasalnya, bangsa sangat banyak yang berharap agar pemerintah mengikuti putusan MA. Namun kenyataannya, pemerintah malah kembali menaikkan.

“Perpres 75/2019 dibatalkan kan atas dasar keberatan dan judicial review yang dilakukan masyarakat. Kalau nanti Perpres 64/2020 digugat teristimewa ke MA, lalu MA konsisten dengan putusan sebelumnya yang menegasikan kenaikan iuran, ini tentu mau menjadi preseden tidak baik. Level kepercayaan masyarakat kepada pemerintah diperkirakan akan turun, ” tegasnya.

Terkahir, ujar Saleh, kenaikan iuran yang diamanatkan dalam Perpres 64/2020 dinilai belum tentu mengakhiri persoalan defisit BPJS Kesehatan. Apalagi, kenaikan iuran ini belum disertai dengan kalkulasi dan proyeksi gaya keuangan BPJS pasca kenaikan. Sopan diduga, bahwa kenaikan iuran itu hanya menyelesaikan persoalan keuangan bpjs sesaat saja.

“Kalau iuran naik, bisa saja orang-orang akan ramai-ramai pindah kelas. Posisi I dan II bisa sekadar mutasi kolektif ke kelas III. Selain itu, bisa juga karakter enggan untuk membayar iuran. Bisa juga orang tidak mau mencatat jadi peserta mandiri. Dan banyak lagi kemungkinan lain yang bisa terjadi sebagai konsekuensi dari kenaikan iuran ini. Kalau semua tersebut terjadi, pasti akan berdampak di dalam kolektabilitas iuran dan penghasilan BPJS Kesehatan, ” ungkapnya.

Saleh juga menuturkan,   sebelum iuran tersebut dinaikkan, sebaiknya pemerintah mendesak agar BPJS Kesehatan mengatur. Ada banyak persoalan yang betul kompleks yang perlu diperbaiki.

“Termasuk masalah pendataan kepesertaan, fraud, pelayanan di fakes-faskes, ketersediaan kamar untuk rawat inap, stock obat, dan lain-lain. Ada pula persoalan birokrasi yang kadang-kadang berbelit akibat banyaknya aturan yang dikeluarkan, ” ungkapnya. ‎

Saksikan video menarik beserta ini: