AS Sindir Halus Tiongkok, Dukung Tempat Berlindung bagi Warga Hongkong

AS Sindir Halus Tiongkok, Dukung Tempat Berlindung bagi Warga Hongkong

JawaPos. com – Presiden Joe Biden menawarkan tempat berlindung tengah kepada penduduk Hongkong dalam Amerika Serikat. Itu memungkinkan ribuan orang warga Hongkong memperpanjang masa tinggal itu.

Tawaran itu diberikan sebagai langkah AS atas tindakan keras Tiongkok terhadap demokrasi di Hongkong. Biden mengarahkan Kementerian Keamanan Dalam Negeri untuk menerapkan penangguhan deportasi hingga 18 bulan bagi penduduk Hongkong yang saat ini berada di Amerika Serikat, dengan alasan ada kebijakan asing negeri yang harus diikuti.

“Selama setahun terakhir, Tiongkok telah meneruskan serangannya terhadap otonomi Hongkong, merusak proses dan kebiasaan demokrasi yang tersisa, meresmikan batasan pada kebebasan akademik, dan menindak kebebasan pers, ” kata Biden.

Biden mengatakan bahwa menawarkan tempat berlindung bagi para warga Hongkong berarti merupakan langkah melanjutkan kepentingan Amerika Serikat di kawasan itu. Amerika Serikat tak akan goyah dalam menyerahkan dukungan bagi rakyat Hongkong. Tidak jelas berapa banyak orang yang akan terpengaruh oleh langkah itu, tetapi beberapa besar penduduk Hongkong yang saat ini berada dalam Amerika Serikat diharapkan menutup syarat.

Gedung Putih mengatakan langkah tersebut memperjelas posisi bahwa Amerika Serikat tidak akan susunan diam ketika Tiongkok mengenai janjinya kepada Hongkong & kepada komunitas internasional. Itu yang memenuhi syarat pula dapat meminta izin kerja menurut Menteri Keamanan Pada Negeri Alejandro Mayorkas.

Langkah tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian tindakan yang diambil Biden untuk mengatasi pengikisan patokan hukum di Hongkong yang merupakan bekas jajahan Inggris dan kembali di kolong kendali Tiongkok pada 1997.

Pemerintah GANDAR pada Juli lalu menerapkan lebih banyak sanksi kepada pejabat Tiongkok di Hongkong, dan memperingatkan perusahaan mengenai risiko beroperasi di lembah Undang-Undang Keamanan Nasional yang diterapkan Tiongkok tahun berantakan untuk mengkriminalisasi orang-orang dengan dianggapnya melakukan subversi, penguraian diri, terorisme, atau kerja sama dengan pihak asing.

Para kritikus mengatakan UU itu memfasilitasi kegiatan keras terhadap aktivis prodemokrasi dan kebebasan pers biar Beijing telah setuju buat memberikan otonomi politik yang cukup besar di Hongkong selama 50 tahun. Tiongkok pada Juli membalas kegiatan AS itu dengan pula menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah orang Amerika, termasuk mantan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.

Liu Pengyu, Juru Bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, mengatakan Undang-Undang Keamanan Nasional telah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kemandirian yang dilindungi. “Langkah semacam itu mengabaikan dan mendistorsi fakta, dan sangat mencampuri perkara dalam negeri Tiongkok, ” ungkapnya.