Bekas Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijebloskan ke Lapas Kedungpane

Bekas Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijebloskan ke Lapas Kedungpane

JawaPos. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Komisioner Persen Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Kedungpane. Dia akan menjalani azab pidana selama 7 tarikh penjara, dalam kasus telaahan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI masa 2019-2024.

“Kamis (17/6/2021) Jaksa Eksekusi Suryo Sularso dan Rusdi Mengabulkan telah selesai melaksanakan putusan MA RI Nomor: 1857 K/ Pid. Sus/2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor dalam Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 37/Pid. Sus-TPK/2020/PT DKI Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 24 Agustus 2020 dengan terpidana Wahyus Setiawan (Mantan Komisioner KPU) yang telah berdaya hukum tetap, dengan jalan memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Kedungpane untuk menjalani pidana semasa 7 tahun dikurangi semasa berada dalam tahanan, ” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (18/6).

Selain menjalani hukuman penjara semasa 7 tahun, Wahyu serupa diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kejahatan kurungan selama 6 kamar. “Serta penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terkira setelah selesai menjalani pidana pokok, ” pungkas Ali.

Dalam perkaranya, Wahyu terbukti menerima uang sogok sebesar Rp 600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Suap tersebut berkaitan secara upaya agar caleg PDIP Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR RI kurun 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia, namun yang bersangkutan tidak menutup syarat.

Selain itu, Wahyu juga terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp 500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Uang itu diserahkan meniti perantara Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

Atas perbuatannya, Wahyu Setiawan divonis bersalah melanggar Kausa 12 Ayat (1) tulisan an atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.