Belum Proses Azis Syamsuddin, FMKD DPR Seolah Hilang Ditelan Bumi

Belum Proses Azis Syamsuddin, FMKD DPR Seolah Hilang Ditelan Bumi

JawaPos. com – Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin diduga menyerahkan suap sebesar Rp 3, 099 miliar dan USD 36. 000 atau kira-kira Rp 512 juta pada bekas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju. Namun Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga belum memeriksa Azis Syamsuddin terpaut dugaan pelanggaran etik jadi anggota dewan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan sudah hampir enam bulan sejak informasi masyarakat terkait dugaan pengingkaran etik Azis Syamsuddin dinyatakan memenuhi syarat. Namun sayang tidak terlihat gerak-gerik MKD menindaklanjuti laporan itu bertemu dengan tata beracara MKD.

“MKD seolah hilang ditelan bumi, tidak hanya pada kasus Azis, tetapi dalam semua pengoperasian fungsi mereka sebagai petugas etik DPR, ” ujar Lucius kepada wartawan, Selasa (7/9).

“Kalau mau dibilang, MKD masa ini menjadi satu AKD DPR yang nyaris enggak ada kerjaan. Jangankan bicara hasil, kerja aja enggak jelas, ” tambahnya.

Menurut Lucius, sepinya aktivitas MKD seolah-olah sedia mengatakan bahwa DPR 2019-2024 ini berisi anggota-anggota bermartabat semua, orang-orang suci dengan perilaku mulia dan luhur.

“Ya, kalau-kalau design kerja MKD yang tak terlihat melakukan satupun hasil kerja penegakan etos merupakan suatu strategi mengampanyekan DPR sekarang sebagai DPR yang beretika. Kalau sejenis bisa dibilang MKD sekarang cukup cerdik ya. Itu bisa aja mencitrakan DPR berintegritas dengan menguburkan semua laporan pelanggaran yang hadir, ” katanya.

Padahal era teknologi informasi sekarang nyaris bukan waktunya lagu untuk sembunyi-sembunyi. Secerdik apapun MKD membangun cermin dengan menyembunyikan kasus-kasus terkaan pelanggaran etik yang menyelap, publik tetap saja punya cara untuk mengetahui temperamen anggota yang diduga mencoret kehormatan dewan.

Lihat aja pada urusan Azis, belumnya MKD menindaklanjuti penyelidikan atas laporan pandangan hidup Azis, publik tetap mendapatkan suguhan perkembangan kasusnya. Dengan terakhir informasi soal sangkaan keterlibatan Azis datang sebab Surat dakwaan Robin pada pengadilan.

“Mau sembunyi bagaimana MKD? Surat Dakwaan Robin dengan nyata menulis nama Azis Syamsuddin berserta tumpukan rupiah yang dusodorkannya kepada Robin jadi suap, ” tegasnya.

Dengan perkembangan tersebut publik semakin yakin terkaan keterlibatan Azis juga kian jelas pesan politik MKD yang mendiamkan laporan pada politikus Partai Golkar sebegitu lamanya.

“Surat dakwaan jelas bukan sertifikat fiksi yang hanya menggunakan nama tokoh yang bertepatan bernama Azis. Itu positif keterangan resmi dengan masukan yang bisa disodorkan kejaksaan, ” ungkapnya.

Jadi MKD bukan tanpa alasan memperlambat gerakan mencetak Azis. MKD jelas tahu benar bahwa apa yang dilaporkan masyarakat terkait perilaku Azis merupakan sesuatu yang bisa mencoreng kehormatan dewan.

“Kelambanan MKD jelas tak membantu perkiraan pelanggaran etik Azis yang kian benderang lebih segera terungkap. Kelambanan MKD terang tak membantu DPR buat memastikan kehormatan dan kewibawaan parlemen tetap tegak, ” tuturnya.

Sebab itu demi mendorong kehormatan parlemen tak dirusak oleh perilaku anggota, MKD sudah seharusnya membuat langkah nyata pemeriksaan atas Azis. Semakin lama MKD bergerak, oleh sebab itu pertaruhan kehormatan lembaga menjadi tanggungjawab MKD. Semakin periode MKD bekerja, kehormatan DPR sedang diujung tanduk.

Jadi kerja MKD bukan sekedar ingin mempertimbangkan sesama rekan anggota saja. Lebjh dari itu kerja-kerja MKD sesungguhnya menjadi jantung kehormatan lembaga parlemen.

“Jika MKD hampa, kehormatan DPR terancam rusak. MKD harus berpikir buat kepentingan lebih besar yaitu kehormatan lembaga, bukan sekedar nasib seseorang anggota atau wakil ketua DPR dengan mungkin saja berteman bagus dengan mereka sehingga tangan memproses dugaan pelanggaran etos Azis, ” pungkasnya.