BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

JawaPos. com – Pranata Intelijen Negara (BIN) menjelaskan sejumlah ancaman yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional. Salah satunya pandemi Covid-19 yang kini menjadi risiko serius karena mengancam kesejahteraan masyarakat luas dan radikalisme.

Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto dalam webinar PA GMNI bertema “Pertahanan Negara serta Keamanan Nasional: Strategi, Kebijakan dan Pembangunan yang sesuai dengan Karakter bangsa”, dengan virtual, di Jakarta, Selasa, mengatakan, beberapa ancaman itu, selain radikalisme juga pandemik COVID-19, radikalisme dan separatisme di Papua.

“Pelonjakan kasus COVID-19 berpotensi mengancam keselamatan masyarakat, memperburuk resesi ekonomi, mengakibatkan lumpuhnya fasilitas-fasilitas kesehatan, terhambat-nya pendidikan dan gelombang pengangguran yang semakin masif, ” kata Wawan.

Kerawanan lainnya, kata dia, merupakan radikalisme. Ditambah imbas media sosial disinyalir menjadi inkubator radikalisme, khususnya generasi muda. Kecenderungan ini dikuatkan survei BNPT terbaru bahwa 85 persen generasi milenial rentan terpapar radikalisme.

“Kondisi ini patut menjelma perhatian bersama mengingat Nusantara sedang menghadapi bonus demografi, ” ujarnya.

Selain itu, ancaman yang patut menjadi perhatian beriringan, yakni gerakan separatisme pada Papua. Dia menjelaskan, otonomi di Papua merupakan salah satu ancaman yang dapat menciptakan disintegrasi bangsa.

Selain merongrong kewibawaan negara, kata Wawan, kelompok separatisme terindikasi menjadi salah mulia sumber konflik dalam pendirian di Papua.

“Dan ini kita lakukan upaya penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan tanpa menghambat upaya membangun Papua secara cepat supaya mengejar ketertinggalan dari provinsi lain, ” papar Wawan.

Demikian juga penyebaran hoaks di media sosial menetapkan mendapat perhatian serius, terutama mengenai isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

“Penyebaran informasi terkait isu sensitif itu akan berdampak luas sebab sifat media sosial dengan mampu menyebarkan informasi dengan cepat dan tidak terjangkau, ” tutur-nya.

SARA menjadi ancaman nasional yang perlu diantisipasi, dimana kasus SARA yang kala mengemuka antara lain hati keagamaan, konflik antar etnis, rasisme terhadap etnis tertentu, situasi di Papua maupun konflik antara Syiah dan Sunni.

Tempat menilai, isu sensitif tersebut menjadi ancaman serius sebab dapat menimbulkan konflik horizontal. Tak hanya itu, pukulan siber juga masuk dalam daftar ancaman nasional. Kerawanan siber menjadi hal yang sulit dihindari di sedang masif-nya penetrasi internet. Terlebih, pemahaman mengenai keamanan siber masyarakat Indonesia masih menetapkan terus dilakukan pembenahan.

“Serangan peretas dengan terus terjadi berpotensi menghambat digitalisasi ekonomi dan sensitif memicu pesimisme publik terhadap program revolusi industru 4. 0 yang saat tersebut terus dioptimalkan pemerintah, ” papar Wawan.

Baca Juga: Tidak Terima Candaan Yasonna Soal AHY, Santoso Demokrat Ngomong Begini

Oleh karena itu, BIN sebagai lini terdepan sistem keamanan nasional terus memaksimalkan deteksi dini dan menahan dini.

“BIN terus mengoptimalkan patroli siber selama 24 jam untuk memonitor narasi yang berpotensi menggiring opini publik terkait berita negatif dan hoaks terkait kinerja pemerintah pada bidang sistem keamanan nasional di medsos, ” ujarnya.

Selain itu, sesuai UU Nomor 17 tahun 2011, BIN terus mengoptimalkan berbagai operasi & intelijen termasuk melaksanakan penyelarasan dengan kementerian atau lembaga yang berwenang mengenai penguatan sistem keamanan nasional tersebut.

“BIN langsung merangkul berbagai tokoh agama, adat, pelaku sejarah, jurnalis, dan kalangan pemuda buat bersama-sama mendukung program nasional, ” ujar Wawan Purwanto.

BSSN, Polri, dan Kemenkominfo dan lembaga lain terus memaksimalkan perondaan siber guna meredam dan menindak penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah dalam medsos.