BPJS Kesehatan – POLRI Optimalkan Mutu Layanan Peserta JKN-KIS

BPJS Kesehatan – POLRI Optimalkan Mutu Layanan Peserta JKN-KIS

JawaPos. com – BPJS Kesehatan melakukan pengesahan nota kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Selasa (20/04). Direktur Pokok BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, BPJS Kesehatan tubuh dan POLRI siap bersinergi melakukan pemutakhiran dan perbaikan data peserta Pegawai Daerah pada POLRI (PNPP) & keluarganya sebagai peserta Agenda JKN-KIS.

Pemutakhiran data tersebut dilakukan by name by address secara mekanisme web service maupun pemadanan manual. Rekonsiliasi bukti yang mencakup data kepesertaan, data iuran, dan data kapitasi tersebut dilakukan memutar sedikit satu kali di setahun di tingkat pusat dan dua kali di dalam setahun di tingkat wilayah.

“Melalui pengesahan nota kesepahaman ini, awak juga mendorong fasilitas kesehatan tubuh milik POLRI, baik di FKTP maupun di Vila Sakit Bhayangkara, untuk menyerahkan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS sebaik-baiknya sesuai secara peraturan perundang-undangan, serta berinovasi dengan memanfaatkan teknologi fakta di era digital saat ini, ” ucap Ghufron, Selasa (20/04).

Sementara untuk meningkatkan harga layanan, lanjut Ghufron, BPJS Kesehatan akan melakukan kegiatan peningkatan kompetensi dan pemahaman fasilitas kesehatan milik POLRI mengenai JKN-KIS. Di sisi lain, Ghufron berharap fasilitas kesehatan POLRI juga mencari jalan meningkatkan mutu layanan menggunakan pemenuhan sarana prasarana, ketersediaan tenaga medis, dan penambahan kompetensi dokter fasilitas kesehatan tubuh.

Ruang lingkup nota kesepahaman lainnya mencakup pertukaran data dan/atau keterangan, serta pemanfaatan sistem bahan kecelakaan lalu lintas online. Ke depannya, baik BPJS Kesehatan maupun POLRI, mau menyediakan infrastruktur teknologi fakta yang berkaitan dengan pendayagunaan data kecelakaan lalu lin. Selain itu, BPJS Kesehatan tubuh juga memberikan jaminan pelayanan kesehatan korban kecelakaan berantakan lintas dengan mekanisme penjaminan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

“Kami berharap, melalui sinergi tersebut, kami bisa mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN-KIS di lapangan. Bersama POLRI, kami pula akan menggalakkan edukasi kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri dan angota keluarganya jadi peserta JKN-KIS, ” perkataan Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, & Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno yang turut hadir dalam acara tersebut.

Nota kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan POLRI tersebut juga mengungkung penyediaan data peserta JKN-KIS yang terdaftar di Wahana Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik POLRI. Saat menyelenggarakan tugas, ada kalanya anggota POLRI beserta keluarganya kudu berpindah domisili sehingga lokasi FKTP mereka pun harus diubah. Selain itu, ada juga masyarakat umum yang terdaftar di FKTP hak POLRI.

“Agar proses pendataan para peserta JKN-KIS ini akurat, maka kami bermaksud memperkuat sinergi dan koordinasi dengan POLRI. Data jumlah peserta tercatat di FKTP POLRI ini harus tepat karena bersentuhan dengan perhitungan biaya kapitasi, ” katanya.