Dewas Putuskan Pelanggaran Kode Etik Personel KPK Soal OTT Rektor UNJ

Dewas Putuskan Pelanggaran Kode Etik Personel KPK Soal OTT Rektor UNJ

JawaPos. com – Dewan Pengawas Premi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyelenggarakan pembacaan putusan dugaan pelanggaran tanda etik. Kali ini, Dewas KPK akan memutus dugaan pelanggaran isyarat etik pelaksana tugas (Plt) Penasihat Pengaduan Masyarakat Aprizal terkait Berdiam Tangkap Tangan (OTT) yang membabitkan Rektor UNJ.

“Putusan sidang etik Dewas dengan terperiksa APZ. Dijadwalkan jam 09. 00 pagi, ” kata Plt pakar bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (28/9).

Tatkala itu, tim advokasi wadah personel KPK, Febri Diansyah menyampaikan, wasit etik dengan agenda pemeriksaan bukti terhadap rekanny itu telah berlangsung sejak 26 Agustus 2020. Menurutnya, terdapat empat pimpiman KPK, besar Deputi, satu Direktur, Plt juru bicara hingga beberapa pegawai KPK diperiksa sebagai saksi.

Febri mengharapkan, putusan dugaan pengingkaran etik terhadap rekannya itu dapat dilihat secara jernih dan sepantasnya oleh Dewas KPK. Karena, sebanyak fakta telah diungkap, mulai dibanding kegiatan Dumas KPK yang dikenal seolah-olah OTT, penjemputan sejumlah karakter, hingga pelimpahan ke Polda Metro Jaya.

“Semoga cantik Dewas dapat menimbang secara lengkap, jernih dan adil, ” pungkasnya.

Aprizal dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. Aprizal disangkakan melaksanakan pelanggaran karena dinilai tidak menyelenggarakan koordinasi terkait pelaksanakan kegiatan tangkap tangan di Kementerian Pendidikan & Kebudayaan.

Aprizal disangkakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku ‘Sinergi’ pada Pasal 5 ayat (2) huruf a Sistem Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020.

Sebelumnya, Dewas KPK lebih dulu membinasakan dua kasus dugaan pelanggaran isyarat etik. Kasus pertama, disangkakan pada Ketua KPK Firli Bahuri. Dewas KPK memutuskan Firli melanggar isyarat etik terkait penggunaan helikopter mewah saat berkunjung ke Baturaja, Sumatera Selatan.

Firli dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis II. Firli selama enam bulan tidak bisa mengikuti program propaganda, mutasi, rotasi maupun pelatihan, jalan yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.

Peristiwa kedua, disangkakan kepada Ketua WP KPK, Yudi Purnomo. Dewas KPK memutuskan Yudi melanggar kode pandangan hidup terkait pemberitaan penyidik KPK Kompol Rosa Purbo Bekti yang ditarik ke institusi asalnya yakni Polri. Yudi diberi sanksi ringan berasaskan pelanggaran etik itu.

Yudi dijatuhi sanksi ringan berbentuk teguran tertulis I. Yudi menentang kode etik dan pedoman lagak “Integritas” pada Pasal 4 bagian (1) huruf o Peraturan Badan Pengawas KPK Nomor 2 Tarikh 2020.

Saksikan video menarik berikut ini: