Gonjang-ganjing ATM Link

Gonjang-ganjing ATM Link

SETELAH   gratis sejak diperkenalkan kali pertama pada Desember 2015, jaringan ATM Link dengan dibangun bank-bank BUMN (badan usaha milik negara) balik mengenakan biaya. Keputusan tersebut sontak memunculkan penolakan konsumen. Di tengah masa pandemi yang memukul daya kulak masyarakat, pungutan biaya pembicaraan tentu memberatkan.

Di satu sisi, klaim bahwa pungutan biaya transfer ditujukan untuk mendukung cashless society agaknya kontradiktif. Memindahkan adalah representasi dari transaksi nontunai. Pengutipan biaya transfer justru mendorong penyelesaian perkara keuangan melalui pembayaran tunai. Artinya, ketergantungan pada uang tunai akan semakin berpengaruh.

Di sisi lain, Himbara (Himpunan Bank-Bank Milik Negara) berargumen pengenaan kembali biaya transaksi sesama bank BUMN dimaksudkan sebagai prakondisi menuju transaksi perbankan secara digital. Seperti internet banking maupun mobile banking dari masing-masing bank BUMN sekaligus mendukung GNNT (gerakan nasional nontunai).

Dua pandangan di tempat tampak saling bertentangan. Masing-masing pemikiran memiliki alur logika yang kuat. Perbedaan prospek atas dasar kepentingan yang berbeda menghasilkan simpulan dengan berbeda pula. Karena tersebut, mencari titik temu dengan konseptual untuk mengompromikan keduanya agak sulit.

Polemik di atas sejatinya tidak perlu terjadi jika keputusan pemungutan kembali imbalan transaksi ATM Link tak dibuat mendadak. Tenggat utama minggu antara pengumuman dan eksekusi memberi kesan keputusan diambil secara sepihak minus melibatkan dan sosialisasi ke semua pemangku kepentingan dengan terlibat.

Kalau keputusan tersebut persis di dalam hari H, kemudian ditunda, tidak serta-merta menyelesaikan pokok permasalahan. Terlebih, keputusan pengenaaan kembali biaya transaksi hanya didasarkan pada kesepakatan kurun Himbara dan PT Rangkai Pembayaran Nusantara (sebagai penyedia jaringan ATM Merah Putih).

Pengenaan biaya atas dasar kesepakatan, apalagi dengan pihak ketiga, mampu dicap sebagai ”kolusi”. Dugaan ”kolusi” ini tidak sungguh-sungguh berlebihan. Empat bank (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN) yang tergabung dalam Himbara itu adalah market leader dalam industri perbankan di tanah air.

Perilaku leader senantiasa menjelma rujukan (benchmark) bagi bank lain. Bank yang ukurannya lebih kecil berstatus sebagai follower. Bank follower hendak berupaya memosisikan diri biar tidak terlalu jauh daripada leader. Alhasil, bank follower akan mengikuti jejak bank leader, termasuk dalam hal tarif transaksi.

Kompleksitas persoalan muncul tengah bank leader memasang beban yang jauh lebih rendah daripada harga pasar. Di konteks ini, penetapan kos ATM Link yang bertambah murah dari harga rekan masih bisa diartikan dengan positif. Bank leader ”berharap” bank follower untuk mengabung biaya transaksi. Penafsiran asing adalah bank leader hendak ”mengajak” bank follower untuk bergabung dengan ATM Link.

Hanya, bank follower -dengan keterbatasan daya yang dimiliki- tidak berpunya mengikuti strategi bank leader. Konsekuensinya, penetapan harga dengan lebih murah oleh leader bisa dimaknai negatif jadi predatory pricing yang menuju pada monopoli dengan menggusur eksistensi bank lain.