Gugatan Kepastian Status Honorer Kandas

Gugatan Kepastian Status Honorer Kandas

JawaPos. com   – Kans para pekerja honorer untuk segera mendapat kepastian posisi melalui judicial review Undang-Undang Aparatur Biasa Negara (UU ASN) kembali bubar. Kemarin (19/5) Mahkamah Konstitusi (MK) menolak perkara Nomor 9/PUU-XVIII/2020 dengan diajukan 19 orang guru honorer dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebelumnya 19 kiai honorer itu menggugat pasal 6, pasal 58, dan pasal 99 UU ASN. Pasal 6 menyusun jenis ASN di mana cuma ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Secara definisi tersebut, pemohon menilai instruktur honorer tidak memiliki dasar kaidah meski secara fakta masih banyak di sekolah.

Kemudian pasal 58 yang mengatur logistik ASN. Pemohon menilai semestinya pemasokan ASN menyediakan jalur khusus honorer. Sementara pasal 99 ayat 1 dan 2 yang mengatur PPPK tidak bisa diangkat sebagai PNS, nama lama ASN. Pemohon berniat PPPK yang berasal dari kiai honorer masuk dalam pengecualian.

Dalam pertimbangannya, MK terpendam, pengadaan ASN merupakan kewenangan negeri untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan. Untuk menjamin fungsi tersebut, ASN harus memiliki profesionalitas berpatokan kriteria kualifikasi, kompetensi, dan kemampuan yang dibutuhkan. Dengan demikian, prosesnya tetap harus memenuhi syarat.

”Keberadaan norma pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 ialah untuk memberikan dasar hukum di dalam memenuhi kebutuhan ASN dimaksud, ” ujar hakim MK Anwar Usman saat membacakan putusan. Hal tersebut sebagaimana keputusan MK Nomor 6/PUU-XVII/2019.

Yang terpenting, sendat Anwar, pemerintah harus memberikan bagian dan kesempatan yang sama kepada warga negara untuk ikut berkompetisi dalam pengisian ASN. ”Sepanjang menutup persyaratan yang ditentukan oleh susunan perundang-undangan, ” imbuhnya.

Sementara untuk isu PPPK di dalam pasal 99 ayat 1 dan 2, Anwar menyebut MK sudah memberikan tafsir pada perkara Bagian 9/PUU-XIII/2015. Pada pokoknya, MK membenarkan dengan proses penerimaan PPPK dilakukan dengan penilaian objektif berdasar kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Meski demikian, pegawai tidak langsung bisa naik menjadi PNS, terlepas apa pun latar belakangnya.

”Jika seorang PPPK mau menja di seorang PNS, yang bersangkutan harus mengikuti semua jalan seleksi yang dilaksanakan bagi seorang CPNS, ” tuturnya.

MK juga meminta para tenaga honorer tidak perlu khawatir hak konstitusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukannya UU ASN. Sebab, faktanya, UNDANG-UNDANG ASN yang terkait dengan sah pegawai honorer tetap ada. Honorer pun bisa mengikuti tes PPPK.

Selain itu, pemerintah saat ini tengah menata tadbir ASN dalam jangka waktu lima tahun. Termasuk di dalamnya menyelesaikan penataan terhadap honorer. MK menodong pemerintah mempertimbangkan nasib honorer pada penataan tersebut.

”Dalam hal ini, pemerintah agar memikirkan setiap kebijakan yang diambil buat dapat melindungi hak-hak tenaga honorer dengan memperhatikan persyaratan khusus cocok dengan tujuan pembentukan UU ASN, ” pungkasnya.