ICW Desak Hakim PN Jaksel Tolak Peninjauan Kembali Djoko Tjandra

ICW Desak Hakim PN Jaksel Tolak Peninjauan Kembali Djoko Tjandra

JawaPos. com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Majelis Hakim Pengadilan Daerah Jakarta Selatan menolak permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan diajukan buronan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Sidang PK itu akan kembali digelar pada Senin (20/7) hari ini.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyampaikan, terdapat beberapa dalih Hakim untuk menolak permohonan PK tersebut. Sebab, persidangan yang sudah digelar sebanyak dua kali, namun Djoko Tjandra tidak dapat dihadirkan oleh kuasa hukumnya.

Djoko Tjandra diketahui mangkir pada dua persidangan PK yang diajukannya di PN Jaksel pada 29 Juni 2020 dan 6 Juli 2020. Sehingga, dapat disimpulkan buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) itu tak kooperatif.

“Bahkan di Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 dan Bab 265 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon wajib hadir saat melakukan pendaftaran & mengikuti pemeriksaan persidangan PK, ” kata Kurnia dalam keterangannya, Senin (20/7).

Kurnia mengucapkan, Djoko Tjandra selama ini selalu tidak kooperatif terhadap penegakan dasar. Hal ini terbukti dari tindakannya yang melarikan diri saat vonis pemidanaan dijatuhkan terhadap dirinya.

Majelis Hakim semestinya bisa bertindak objektif dan juga turut membantu penegak hukum dengan tidak menerima permohonan PK jika tidak dihadiri langsung oleh yang bersangkutan. Selain itu, banyak pemberitaan yang menyebutkan bahwa Djoko Tjandra saat ini berada di Malaysia.

“Atas dasar informasi itu, pemerintah harusnya bisa segera menjalin komunikasi dengan Malaysia untuk cepat memproses pemulangan Djoko Tjandra ke Indonesia, ” cetus Kurnia.

Kurnia memandang, Presiden Joko Widodo juga harus turun lengah untuk memastikan pemerintah Malaysia sanggup kooperatif dalam penegakan hukum tempat terpidana Djoko Tjandra.

Sebelumnya, penasihat hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma menyampaikan, kliennya tidak bisa hadir ke ruang persidangan peninjauan kembali (PK), sebab sedang menjalani perawatan medis. Hal ini dibuktikan melalui surat sejak klinik di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Mohon izin Yang Mulia, sampai saat ini pemohon PK segera Djoko Tjandra belum bisa hadir dengan alasan masih sakit, kita ada suratnya untuk pendukung, ” ujar Andi pada PN Jaksel, Senin (6/7).

Alhasil, Hakim PN Jaksel menunda sidang pendahuluan permohonan PK. Karena mewajibkan Djoko Tjandra untuk hadir ke ruang persidangan.

Untuk diketahui, Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus pengalihan sah tagih Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Gede. Kejagung pernah menahan Djoko di 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan agar Djoko dibebaskan dari tuntutan, karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.

Tak puas putusan hakim, Kejaksaan Agung mengajukan upaya asas peninjauan kembali (PK) ke Majelis hukum Agung pada Oktober 2008. Molek hakim memvonis Djoko dua tarikh penjara dan denda Rp15 juta.

Bahkan, uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546, 166 miliar kudu dirampas negara. Imigrasi kemudian menyekat Djoko keluar negeri. Namun, Djoko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya.

Kejaksaan kemudian menetapkan Djoko jadi buronan. Namun, hingga kini Djoko Tjandra belum berhasil ditangkap oleh Korps Adhyaksa.

Saksikan video menarik berikut ini: