Jumlah PRT 4, 8 Juta Karakter, Kowani Desak DPR Segera Sahkan RUU PPRT

Jumlah PRT 4, 8 Juta Karakter, Kowani Desak DPR Segera Sahkan RUU PPRT

JawaPos. com – Pemimpin Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan, belum adanya aturan resmi terkait Perlindungan Praktisi Rumah Tangga (PRT) memicu banyak ketidakadilan dan prilaku tak sopan terhadap PRT.

Buat diketahui, Rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Rabu (1/7) tunggal sudah menetapkan Draft RUU Pelestarian PRT (PPRT) diajukan sebagai RUU Inisiatif DPR ke Rapat Sempurna DPR Akhir Masa Sidang pada pertengahan Juli 2020.

Sejumlah pihak seperti Kowani, Komnas Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, JALA PRT  dan Aliansi Stop Kekerasan  di Dunia Kerja kini coba mengawal agar RUU PPRT tersebut disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Kami mengapreasi modus maju DPR melalui  Baleg DPR dan Tim Panja RUU PPRT sebagai bagian sejarah dalam pelestarian PRT yang mayoritas adalah rani, ” ujar Giwo via Zoom Meeting di Jakarta, Minggu (5/7).

Dikatakannya, belum adanya regulasi, peraturan dan perundang-undangan resmi ini memicu banyak terjadinya ketidakadilan dan perilaku yang tidak sesuai dan tak pantas terhadap PRT baik secara individual (insidentil) maupun secara komunal (terstruktur).

Menurutnya, jika nanti disahkan, UU PPRT akan melindungi hak dasar agar rasa keadilan sosial jelas dan terbukti. Pekerja rumah tangga, lanjut dia, tidak boleh ditinggalkan dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Kita menuntut adanya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri dan tentunya kita juga harus menuntut perlindungan PRT di dalam negeri. Para pekerja asing yang tinggal di Indonesia, sudah dilindungi oleh aturan-aturan & perundang-undangan, tapi bagaimana dengan PRT kita yang kerja di negara sendiri tapi belum dilindungi UNDANG-UNDANG, ” terangnya.

RUU PPRT ini, imbuh Giwo selalu merupakan wujud dan implementasi daripada Pancasila. Para PRT wajib mendapatkan perlakuan yang layak dan manusiawi.

“Ada ruang istimewa di setiap relung hati kita yaitu penghormatan yang layak & tulus, bagaimanapun juga PRT pula merupakan Ibu Bangsa, sebagai hawa yang mana kita selalu memuliakan perempuan baik itu di pegangan, baik itu di bangsa, di negara dan dunia sekalipun, ” ujarnya.

Giwo pula mendesak RUU PPRT segera disahkan untuk mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. “Tidak mampu ditunda lagi. RUU PPRT sudah terkatung-katung sejak 16 tahun yang lalu, ” tegas mantan Ketua KPAI ini.

Buat diketahui, saat ini jumlah PRT di tanah air mencapai 4, dua juta. 84 persennya adalah rani dan 14 persen dari jumlah perempuan tersebut merupakan anak pada bawah 18 tahun.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari Januari 2018 datang dengan April 2020, tercatat 1. 458 kasus kekerasan PRT dengan bisa dilaporkan dengan berbagai wujud kekerasan, dari psikis, fisik, ekonomi dan seksual serta pelecehan terhadap profesinya. Kasus kekerasan tersebut termasuk pengaduan upah tidak dibayar, PHK menjelang Hari Raya dan THR yang tidak dibayar.

Menurut Survei Jaminan Sosial JALA PRT pada 2019 terhadap 4. 296 PRT yang diorganisir pada enam kota, 89 persen PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan ataupun menjadi peserta JKN KIS.

Mayoritas PRT membayar pengobatan sendiri apabila sakit termasuk dengan cara berhutang, termasuk berhutang ke majikan dan kemudian dipotong gaji.