Kemensos Tak Pernah Sebar Perintah Berantai Penyaluran Bansos Rp 300 Ribu

Kemensos Tak Pernah Sebar Perintah Berantai Penyaluran Bansos Rp 300 Ribu

JawaPos. com – Kementerian Sosial (Kemensos) menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya pada pihak kepolisian yang secara sigap segera dapat menyembunyikan pelaku pembuat website https://subsidippkm.online. Langkah tegas kepolisian merupakan respon terhadap laporan Kemensos, terkait penyebaran berita buatan (hoaks) yang mengatasnamakan Kemensos.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih & sangat mendukung respons lekas dan tegas dari Polri yang menempuh langkah-langkah penegakan hukum dengan mengamankan pelaku. Semoga langkah penegakan hukum tersebut memberikan efek insaf pelaku dan pihak asing agar tidak melakukan tindakan serupa, ” kata Besar Biro Hubungan Masyarakat Kemensos Hasim dalam keterangannya, Selasa (20/7).

Melalaikan tautan https://subsidippkm.online/pembagian-subsidi/?PPKMjuli#1625647777785, situs ini telah mengedarkan pesan berantai yang berisi form pendaftaran bantuan sosial PPKM Rp 300. 000 dengan cara menjawab beberapa pertanyaan. Melalaikan form dengan logo Departemen Sosial, pendaftar diminta membagikan ke teman melalui penggunaan Whatsapp yang kemudian bakal mendapat konfirmasi melalui SMS.

“Pesan tersebut adalah hoaks. Kementerian Baik tidak pernah membuat website untuk pendaftaran penerima bantuan sosial Rp 300. 000. Apalagi berbentuk pesan berantai, ” ujar Hasim.

Kemensos sudah memproduksi pesan yang berisi sangkalan bahwa pesan berantai itu bohong atau hoaks melalaikan akun-akun resmi kementerian. Tetapi dalam perkembangannya, bantahan kepada kabar bohong saja dirasa tidak cukup.

Oleh karena itu, Kemensos melalui Biro Hukum menghasilkan laporan resmi ke Polda Metro Jaya pada Kamis (8/7) lalu. Alhasil, Polda Metro Jaya berhasil menahan pelaku yang beraksi semenjak November 2020. Pelaku meraup untung dari iklan sejumlah sekitar Rp 1, 5 miliar.

Karakter dipersangkakan dengan Pasal 35 jo pasal 51 UNDANG-UNDANG Informasi dan Transaksi Elektronika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Laporan kepada penegak kaidah dilakukan dengan pertimbangan, konten tersebut dinilai telah mencemarkan nama baik Kemensos dengan kini tengah mendapat penugasan di bidang perlindungan baik terhadap masyarakat terdampak pandemi.

“Seluruh gaya dan fokus perhatian negeri termasuk Kemensos kini sedang diarahkan untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak pandemi. Konten tersebut sangat mengganggu dan mencederai upaya membanting dalam penanganan pandemi karena meresahkan dan mengganggu kepercayaan publik kepada pemerintah, ” ujar Hasim.

Hasim menghimbau kepada umum untuk tidak bermain-main dengan memberi informasi hoaks khususnya terkait bantuan sosial (bansos). Di tengah suasana kedaruratan, masyarakat sangat membutuhkan bantuan karena mereka mungkin penghasilannya menurun atau kehilangan pekerjaan.

“Lalu ada pihak yang memainkan harapan publik dengan berita tiruan. Saya kira ini benar tidak terpuji. Tindakan karakter mencederai upaya bersama di dalam perang melawan pandemi dan kerja keras kita meringankan beban masyarakat, ” cakap Hasim.

Bangsa diharapkan untuk tidak barangkali tergiur dan percaya secara berbagai informasi yang berkembang terutama di ranah dunia maya. Menurutnya, bila tersedia yang ingin meminta kejelasan bisa mengakses saluran informasi resmi pemerintah, bisa membuka situs resmi Kemensos ataupun melalui website https://cekbansos.kemensos.go.id.

Hasim tak memungkiri, sebagai upaya penanganan buah pandemi, pemerintah melalui Perbaikan Ekonomi Nasional (PEN) menganjurkan perlindungan sosial, salah satunya dalam bentuk Bantuan Baik Tunai (BST) kepada 10 juta Keluarga Penerima Kebaikan (KPM). Sejak April 2020, Kementerian Sosial menyalurkan BST senilai Rp 300. 000 setiap bulan melalui PT Pos Indonesia.

“Untuk tahun 2021, BST disalurkan bulan Januari maka April. Kemudian BST ditambah dua bulan yakni kamar Mei dan Juni yang disalurkan sekaligus di bulan Juli, ” ucap Hasim.

Dia mengaku, penerima BST merupakan puak yang terdaftar dalam Petunjuk Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan oleh negeri daerah, dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, daripada lembaga kesejahteraan sosial atau dari lembaga berbadan patokan.