Kiai Honorer Segera Diangkat PPPK, Tip X: Tahap II Harus Dipercepat

Kiai Honorer Segera Diangkat PPPK, Tip X: Tahap II Harus Dipercepat

JawaPos. com – Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 98/2020 tentang Gaji serta Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disambut gembira banyak kalangan. Sebab, Perpres ini bakal menjadi dasar pengangkatan 51 seperseribu tenaga honorer yang lolos opsi PPPK tahun 2019. Termasuk 34. 959 guru honorer.

“Mereka akan segera mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) dan secara demikian segera mendapatkan hak keuangan dan tunjangan sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sabuk PNS, ” ujar Ketua Komisi X Syaiful Huda, Kamis (1/10/2020).

Dia menjelaskan, PPPK merupakan skema terbaik. Sebab gaya honorer yang lolos seleksi jadi PPPK akan mendapatkan hak keuangan dan tunjangan yang hampir sesuai dengan PNS. Mereka hanya dibedakan pada hak pensiun saja. Yakni PPPK tidak akan menerima tunjangan pensiun seperti para PNS.

“Kendati demikian, skema PPPK ini merupakan jalan terbaik biar para honorer yang telah berbakti puluhan tahun mendapatkan perhatian dibanding negara, ” katanya.

Saat ini, kata Huda, ada 438. 530 tenaga honorer yang digaji dengan standar berbeda-beda. Sebesar 157. 210 atau 35, 84 persen di antaranya adalah para-para guru honorer. Dengan kondisi seadanya, mereka harus mengabdi kepada negara dengan mendidik para siswa pada seluruh pelosok Indonesia.

“Banyak di antara guru honorer ini tidak bisa lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi ASN daripada jalur PNS. Salah satunya sebab banyak dari usia mereka yang sudah melewati syarat maksimal, oleh karena itu PPPK bisa merupakan alternatif terkemuka untuk memperbaiki nasib guru honorer, ” tuturnya.

Politikus PKB itu mendesak agar pemerintah segera menyiapkan skema rekruitmen PPPK tahap II. Pada rekruitmen periode pertama 2019 lalu, baru 51. 000 tenaga honorer yang terakomodir yang terdiri dari 34. 959 guru honorer, 11. 673 rahasia pertanian, dan 1. 792 gaya kesehatan.

“Kami berniat seleksi PPPK ini akan dengan bertahap mengurangi jumlah ratusan ribu tenaga honorer yang telah periode mengabdi namun mendapatkan gaji seperlunya dari instansi tempat mereka berkorban, ” katanya.

Lebih jauh Huda mengungkapkan jika negeri juga berencana memenuhi banyak hajat tenaga pendidik atau guru melalaikan skema PPPK. Berdasarkan pernyataan Menteri PAN/RB Tjahjo Kumolo beberapa periode lalu, saat ini ada kebutuhan sekitar 700 ribu tenaga guru. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah akan melakukan seleksi melalui rancangan PPPK.

“Pernyataan ini juga memastikan bahwa tidak ada rencana memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di pedesaan dari tenaga tata laksana yang dialihfungsikan menjadi guru, ” pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini: