Kudu Sensitif Kritikan Publik, KPK Diharapkan Lebih Matang

Kudu Sensitif Kritikan Publik, KPK Diharapkan Lebih Matang

JawaPos. com – Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Prof. Nurhasan berharap ke depan KPK menjadi lembaga yang semakin matang. Caranya yang mampu dilakukan adalah, KPK secara kelembagaan harus lebih terbuka terhadap kritikan dan hati publik.

“Kadang dukungan ke KPK itu sifatnya semu, itu dengan terjadi sebelum-sebelumnya, ” katanya kepada wartawan Sabtu (14/8). Menurut dia dukungan benar atau salah, KPK terpangkal harus maju ke depannya tidak boleh terjadi sedang. Sebaliknya KPK harus terbuka terhadap kritikan dan hati publik.

Menimpa hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dia menghargai ORI tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan buatan seleksi alih status pegawai KPK. Nurhasan menjelaskan institusi yang seharusnya berhak meninjau hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) adalah Tip Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Asesmen itu sudah dilaksanakan oleh lembaga kompeten, seperti BKN. Nah kalau tidak sanggup dapat melaksanakan dengan lembaga asing, ” terangnya. Meskipun sejenis dia menekankan KPK harus sensitif terhadap aspirasi umum.

Sebelumnya Instruktur Besar Universitas Pancasila Prof. Agus Surono menyebutkan, tak ada kewajiban bagi KPK atau lembaga lainnya buat melaksanakan rekomendasi ORI. “ORI kewenangannya sebatas memberikan rekomendasi. Boleh dilakukan dan dapat juga tidak dilakukan, ” tegas Agus dalam perbincangan publik Membedah Dinamika KPK: Perspektif Hukum dan Ketatanegaraan pada Jumat (13/8) kemarin.

Agus meminta publik mencermati objek temuan yang diperiksa ORI dengan administratif maupun kualifikasinya. Termasuk memperjelas legal standing siapa saja yang berhak melaporkan dugaan maladministrasi kasus penyajian publik.

Agus berharap KPK kedepannya harus menjalankan kinerja sesuai preskripsi perundang-undangan yang ada. Sebab KPK bekerja bukan perorangan, atau kelompok tertentu. Sebaliknya KPK adalah sebuah pola yang harus terus dibangun. “Maka masyarakat harus kritis dan mengkritisi KPK dengan objektif, ” tandasnya.

Saat ini yang perlu ditekankan adalah, dengan jalan apa publik mengkritisi KPK dengan kinerja. Bukan karena mengalami subjektif kepada perseorangan. Selain itu publik juga menetapkan mengawal proses pencegahan korupsi. Serta penegakan hukum kepada kasus korupsi sesuai sistem undang-undang yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron keberatan untuk tiga hasil temuan penyeliaan yang dilakukan ORI. Menurutnya tindakan yang dilakukan ORI telah melanggar konstitusi. Ia menjelaskan pokok perkara yang diperiksa ORI merupakan pengujian keabsahan formil pembentukan Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan kompetensi absolute Mahkamah Agung (MA).

“Keberatan awak adalah, mengenai temuan ORI yang menyebutkan ada penyelewangan prosedur, ” katanya. Ghufron menekankan, KPK menilai temuan itu adalah pengujian keabsahan formil dan menjadi wilayah Mahkamah Agung. Jika KPK membiarkannya, itu artinya KPK sama dengan membiarkan pengingkaran terhadap konstitusi.