Mahfud Sebut Persoalan PSBB Jakarta Bukan Masalah Tata Negara

Mahfud Sebut Persoalan PSBB Jakarta Bukan Masalah Tata Negara

JawaPos. Com –Menteri Pemimpin Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud M. D. mengatakan, persoalan pembatasan sosial berskala gede (PSBB) Jakarta terjadi akibat kesalahan tata kata, bukan masalah peraturan negara. Sejak awal, kata Mahfud, pemerintah pusat tahu bahwa status DKI Jakarta akan menerapkan PSBB. Akan tetapi, seolah-olah Jakarta menjadikan rem darurat yang menjadi kasus.

”Karena ini tata kata, bukan tata negara. Karenanya kacau kayak begitu. Pemerintah tahu bahwa Jakarta itu harus PSBB dan belum pernah dicabut. PSBB itu sudah diberikan, ya, telah lakukan. Yang jadi persoalan tersebut, Jakarta itu bukan PSBB-nya, memperbedakan yang dikatakan Pak Qodari (Direktur Eksekutif Indobaremeter) itu rem daruratnya, ” kata Mahfud seperti dilansir dari Antara dalam seminar nasional Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia secara daring, Sabtu (12/9) malam.

Mahfud mengatakan kalau PSBB itu sudah menjadi kewenangan daerah. Namun, perubahan-perubahan kebijakan bisa diterapkan dalam range tertentu. ”Misalnya, dalam daerah tertentu PSBB dilakukan untuk satu kampung. Di sana, diberlakukan untuk satu pesantren. Di sana, diberlakukan untuk pasar, begitu, ” jelas Mahfud.

Dia menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sudah menjalankan hal yang sama. Namun, tata kata saat mencanangkan PSBB total itu mengesankan kalau Indonesia akan menerapkan kebijakan PSBB yang baru sehingga mengejutkan secara perekonomian. ”Seakan-akan (PSBB yang akan diterapkan) ini baru. Secara ekonomi, kemudian mengejutkan, ” ujar Mahfud.

​​​​​​​Akibatnya, menurut Mahfud, setelah PSBB total diumumkan, esoknya, pukul 11. 00 WIB para-para ahli ekonomi menginformasikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp 297 triliun. ”Hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya (yang diumumkan PSBB) itu kan perubahan kebijaksanaan, ” kata Mahfud.

Saksikan video menarik dibawah ini: