Menyambut Hari Raya, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi

Menyambut Hari Raya, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi

JawaPos. com – Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) kembali mengingatkan Pengelola Negara (PN) dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2021.

KPK juga meminta penyelenggara negeri dan pegawai negeri agar memberikan teladan yang tertib bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi dengan menunggangi kondisi pandemi Covid-19 buat melakukan perbuatan koruptif.

“Sebab tindakan itu dapat menimbulkan konflik relevansi, bertentangan dengan peraturan serta kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana, ” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Minggu (2/5).

Ipi menyampaikan, demi mengingatkan peristiwa itu, KPK menerbitkan Tulisan Edaran (SE) Nomor 13 tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

Dalam SE tersebut, sambung Ipi, KPK kembali mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri kalau permintaan dana dan/atau imbalan sebagai tunjangan hari sundal (THR) atau dengan julukan lain oleh pegawai jati atau penyelenggara negara, baik secara individu maupun akan nama institusi merupakan perangai yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

“KPK juga mengimbau kepada arahan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan kemudahan dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan, ” tegas Ipi.