Omnibus Law Ini Kepentingan Bangsa, Tidak Pengusaha

Omnibus Law Ini Kepentingan Bangsa, Tidak Pengusaha

Banyak kabar yang menyebut bahwa kehadiran UU Membangun Kerja atau omnibus law sarat kepentingan pengusaha. Saya ingin membenarkan bahwa berita-berita yang menyebut bahwa tim perumus omnibus law dari pengusaha itu tidak benar. Pengusaha diajak berdiskusi oleh pemerintah masa draf itu sudah ada. Zaman itu serikat pekerja juga diajak berdiskusi di zaman Pak Hanif (mantan Menaker Hanif Dhakiri).

Namun, yang lebih berpegang adalah harus dilihat mengapa ada undang-undang ini. Mengapa itu diperlukan? Saya tidak mencampuri proses politik karena saya bukan politikus. Kami juga bukan anggota DPR. Tapi, saat ini mari kita cakap mengapa UU ini diperlukan secara mengacu pada data-data. Kondisi sebelum Covid-19, jumlah penganggur resmi serasi dengan data yang dirilis Lembaga Pusat Statistik (BPS) mencapai 25 juta orang.

Jika bicara angka pengangguran terbuka yang disebut sudah turun, tetap saja jumlahnya 7 juta orang. Berantakan, ada kategori pendatang baru, yaitu mereka yang termasuk mahasiswa siap sekolah atau putus sekolah dan lainnya itu sekitar 2, 5 juta sampai 3 juta. Kalau ditambah lagi kriteria setengah menganggur, jumlahnya 8 juta orang. Ada juga yang bekerja paro waktu sekitar 28 juta orang. Kalau dijumlah, semuanya sekitar 45, 8 juta. Kemudian, jika melihat masukan kemiskinan, ada sekitar 25 juta.

Lalu, menurut kami, jika kita mau jujur bicara mengenai esensi pemerintahan dan para-para wakil rakyat ini, yang paling utama adalah menghapuskan kemiskinan. Bukan berebut kekuasaan siapa presiden siapa gajah, tapi berebut kekuasaan supaya sapa menyejahterahkan bangsa dengan menghapuskan kekurangan.

Setelah menghapuskan kemiskinan, lalu meningkatkan kesejahteraan. Jadi, sayang kalau kita selalu tidak menjalankan kriteria bahwa inilah yang menjadi tolok ukur sukses atau tidaknya pemerintah. Saat ini kita sedang jauh dari harapan.

Sejalan dengan itu, jika kita bicara tentang lapangan kerja, tetap diakui harus ada investasi. Investasi yang masuk, baik dari asing maupun dalam negeri, sangat diperlukan. Kalau di negara seperti kita lantas tidak ada lapangan kegiatan, bagaimana mau dijalankan?

Kondisi ini pun terjadi sebelum Covid-19. Kita lihat neraca perdagangan kekurangan, transaksi berjalan juga defisit, penerimaan pajak pun tidak tercapai. Tersebut berlangsung sejak zaman pemerintahan yang lalu. Ini akumulasi. Kita kudu bicara fair.

Baca juga: Lanjutkan Aspirasi Pendemo, Sejumlah Gubernur Mengambil Perppu Omnibus Law

Kalau ingin menyelesaikan persoalan kaum, yakni menghapuskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan, kita harus sepakat kalau pembukaan lapangan kerja adalah hal yang penting dan harus dilakukan. Karena itu, jika ingin investasi masuk, diperlukan iklim investasi yang baik. Jujur saja, dengan status yang ada, yakni jika tersedia 79 UU yang bermasalah, awut-awutan mau diubah satu per utama, dalam periode lima tahun kendati tidak akan rampung. Karena tersebut, diperlukanlah perubahan.

Saya bukan orang di bidang adat, tapi ada kondisi di negara-negara lain, yakni sistem omnibus law. Yang diubah bukan UU dibatalkan, tapi pasal yang bermasalah itu. Lantas, lahirlah omnibus law itu. Bahwa prosesnya saat ini kurang sosialisasi, itu domain pemerintah dan DPR. Saya kira sampai pada situ kita semua harus meluluskan. Kita perlu lapangan pekerjaan. Yang menyebut bahwa ini kepentingan pengusaha tidak benar. Ini kepentingan kerabat.

Semestinya para politikus juga harus melihat secara komprehensif dan fair. Dengan begitu, jangan selalu merasa ini kepentingan pengusaha. Ini tidak benar. Kalau ada yang bicara buruh dikorbankan, kami tanya pasal mana itu? Yang paling banyak disorot adalah kasus pesangon, dari maksimal 32, 4 bulan menjadi 25 bulan. Tersebut terbagi menjadi 19 bulan pengusaha dan 6 bulan pemerintah, dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Mari kita menentang lebih lanjut. Kalau lihat nilai dari 32 berubah ke 25, kelihatannya buruh dirugikan. Tapi, yuk kita lihat bahwa angka 32 yang muncul itu benar atau tidak? Jangan lupa, UU yang mengatur itu adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dibuat saat Megawati menjelma presiden. Pertanyaannya, dengan hitungan 32 itu, kita kompetitif atau tak? Saat memberikan angka 32 tersebut, daya dukung ekonomi kita berharta tidak?

Jujur sekadar, angka 32 itu tertinggi di dunia. Yang bisa menyaingi hanya Sierra Leone dan Laos. Maka, kalau angka 32 turun menjadi 25, itu berarti dari dengan tertinggi menjadi yang masih mulia juga. Karena itu, jika hanya melihat angka-angka tersebut, tentu tidak fair.

Harus selalu dilihat komponen lain bahwa tersedia tunjangan BPJS dan lainnya. Sungguh komponen di negara-negara maju juga tentu berbeda. Tapi, jangan pula apabila pemerintah dan DPR menyusun kebijakan, lalu merasa tidak berkecukupan, lantas dibebankan kepada pengusaha. Pengusaha tentu tidak berani melawan. Akan tetapi, kalau disuruh investasi, akan bekerja dua kali.

Itulah kondisi yang terjadi. Sampai tahun lalu saja, kita melihat investasi yang masuk ke RI masih kurang. Masuknya justru ke Vietnam dan negara-negara lain. Kita orang-orang yang punya tanggung jawab moril, baik pemerintah, anggota dewan, politisi, maupun lainnya. Apakah keadaan itu mau dibiarkan? Itu saja, mari dipikirkan baik-baik.

Tanpa lupa bahwa konstitusi kita memercayakan bahwa pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, yaitu sektor formal. Nah, inilah yang tidak ada.

Jadi, 79 UU yang menghambat investasi itu dijadikan kepala UU, yaitu omnibus law. Kalau ada kekurangan dalam prosesnya, mari kita selesaikan baik-baik. Jika tak ada omnibus law, mau seolah-olah apa kondisi ekonomi RI ini? Belum lagi saat ini sedang ada persoalan Covid-19.

*) Disarikan dari permufakatan ’’Polemik Pro-Kontra UU Cipta Kerja’’ di Jakarta Sabtu (10/10)


ANTON J. SUPIT , Pemangku Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Saksikan video memikat berikut ini: