Pekerja Hiburan Malam Anggap Pemerintah Kota Surabaya Diskriminatif

Pekerja Hiburan Malam Anggap Pemerintah Kota Surabaya Diskriminatif

Jawa Pos. com –Ratusan pekerja hiburan malam, musisi, seniman, dan disc jockey (DJ) mendatangi Balai Kota Surabaya pada Senin (3/8), menodong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mencabut Perwali No 33 Tahun 2020. Mereka menyoalkan peraturan tanda malam dan penutupan tempat hiburan malam.

Dwibudi Dharma Arif, mewakili musisi Surabaya mengatakan, tuntutan mereka sekaligus meminta negeri untuk lebih memperhatikan kesejahteraan bangsa. ”Masyarakat ini kompleks. Harusnya pekerja hiburan lebih diperhatikan juga. Tempat kerja ditutup tapi tetap kudu bayar BPJS dan lain sebagainya? ” ujar Arif.

Menurut dia, pemerintah harus lebih memperhatikan peran hiburan yang dapat meningkatkan imunitas. ”Kalau imun terangkat, orang jadi nggak gampang terserang keburukan. Selama Covid, saya merasa pemerintah terlalu underestimate dengan dunia hiburan, ” tutur Arif.

Pada sisi lain, Arif mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota yang proaktif dengan membatasi jumlah pengunjung di bermacam-macam tempat hiburan. Namun, Arif menyayangkan live music yang ditiadakan. ”Kami ingin berkontribusi untuk menurunkan jumlah penderita Covid-19 dengan menghibur. Kami ingin peraturan yang lebih memperhatikan serta merangkul musisi serta pekerja hiburan, ” ungkap Arif.

Hal yang sama diutarakan oleh Arum, pekerja diskotik Escobar Surabaya. Arum menyayangkan pemerintah yang sekedar menutup klub malam tanpa tersedia solusi. ”Klub malam ditutup. Akan tetapi nggak ada penyelesaiannya. Kalau dihitung-hitung telah 5 bulan ini nggak ada pemasukan. Kebutuhan masih banyak, ” keluh Arum.

Arum meminta Perwali 33 Tahun 2020 dicabut. Atau setidaknya ada peraturan dengan lebih memperhatikan pekerja hiburan malam. ”Misalnya, ada subsidi atau peraturan yang mengizinkan hiburan malam lestari buka dengan menerapkan protokol kesehatan tubuh, ” tutur Arum.

Arum berharap Pemerintah Kota Surabaya tidak diskriminatif terhadap dunia hiburan dan seluruh aspeknya. ” Nggak cuma mal yang diurus sistemnya, tapi klub malam dan diskotik juga, ” ungkap Arum.

Sampai saat ini, belum ada tanggapan dari pemkot tentang tuntutan para  pekerja hiburan malam, musisi, seniman, dan disc jockey (DJ) tersebut.

Saksikan gambar menarik dibawah ini: