Pelapor Minta Dewas KPK Putuskan Firli Terbukti Melanggar Kode Etik

Pelapor Minta Dewas KPK Putuskan Firli Terbukti Melanggar Kode Etik

JawaPos. com – Koordinator Umum Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menjatuhkan hukuman terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Ini karena Firli dinilai berpose hidup atas dugaan penggunaan helikopter ke Baturaja, Sumatera Selatan. Jadi pelapor, Boyamin mengharapkan Dewas KPK memutus seadil-adilnya.

“Saya akan hadir menonton sidangnya, bersangkutan dengan harapan saya, Dewan Pengawas KPK menyatakan Pak Firli terbukti melanggar kode etik, yaitu beraksi hidup mewah dan selanjutnya memutuskan yang seadil-adilnya, ” kata Boyamin kepada awak media, Kamis (24/9).

Boyamin menyebut, menganjurkan sepenuhnya sanksi yang akan dijatuhkan kepada Firli, terkait dugaan penerapan helikopter milik perusahaan swasta, saat hendak melakukan ziarah ke Baturaja, Sumatera Selatan. Penjatuhan sanksi kudu tetap mengacu pada Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020.

“Saya menyerahkan kepada Dewan Pengawas dugaan pelanggaran kode etos ini sanksinya ringan, sedang, berat, saya serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Pengawas KPK, ” ujar Boyamin.

Menurutnya, saat menjadi saksi pelapor dalam agenda wasit beberapa waktu lalu, Boyamin mengiakan meminta Dewas KPK untuk menjatuhkan Firli Bahuri dari jabatan Pemimpin KPK. Firli diminta untuk menjadi Wakil Ketua KPK, karena dinilai kepemimpinannya terlalu dominan.

“Diduga terlalu mendominasi sebagai Ketua KPK dihadapkan KPK sendiri maupun pimpinan yang lain, itu berarti untuk membumikan kakinya pak Firli lagi ya tetap menjadi arahan, tetapi bergeser manjadi Wakil Ketua KPK. Tapi apakah permohonan belakang dikabulkan atau tidak, ya beta serahkan sepenuhnya ke Dewan Penilik KPK, ” cetus Boyamin.

Baca juga: Ketua KPK Firli Bahuri Kembali Jalani Sidang Pelanggaran Etik

Bermacam-macam desakan untuk mencopot Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK serupa muncul menjelang sidang putusan telaahan pelanggaran kode etik. Seperti halnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengharapkan, Dewas KPK dapat menggugurkan hukuman berat kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Hukuman berat tersebut berupa pencabutan dari jabatannya sebagai Ketua KPK.

“Kami harapkan dari ICW soal putusan Dewas bagi Firli Bahuri perkiraan pelanggaran etik itu, kami mendorong agar Firli diberhentikan dari posisinya sebagai komisioner, ” kata peneliti ICW, Lalola Ester dalam permufakatan daring, Senin (14/9).

Lalola menyampaikan, penggunaan helikopter hak swasta oleh Firli Bahuri itu berpotensi konflik kepentingan. Meski zaman digunakan dalam perjalanan pribadinya, namun jabatannya sebagai Ketua KPK erat dan tidak bisa dilepaskan.

Terlebih, pegawai dan arahan KPK diharuskan untuk hidup mudah sebagaimana diatur dalam Kode Etos KPK. Sehingga harus menjauhi prilaku hidup hedonisme.

“Tidak bisa dipisahkan begitu, bahwa tersedia nilai-nilai soal kesederhanaan, hidup menjauhi hedonisme atau gaya hidup dengan berlebihan begitu ya. Terutama kalau itu tidak sesuai dengan bentuk kekayaan dari komisioner KPK tersebut sendiri, ” ucap Lalola.

Lalola memandang, jika Dewas KPK tidak menindak tegas pelanggaran etik terhadap Firli Bahuri, oleh karena itu hal ini juga berimplikasi pada kinerja Dewas sendiri. Menurutnya, bakal jadi preseden buruk bagi kinerja Dewas dalam memutus pelanggaran pandangan hidup.

“Hal ini bisa jadi preseden buruk, nggak ada implikasi dari putusan Dewan Penilik besok terhadap dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri, kalau misalnya diputusnya tidak keras, ” ujar Lalola.

Menanggapi pernyataan itu, Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris menegaskan, yang mempunyai kewenangan memutus adalah majelis etik. “Itu wewenang majelis etik, ” tegas Haris.
Dugaan pelanggaran pandangan hidup Komjen Pol Firli Bahuri itu menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Firli dilaporkan terkait dua dugan pelanggaran kode etik.

Baru soal ketidakpatuhan Firli atas protokol kesehatan. Kedua, mengenai gaya tumbuh mewah dengan menggunakan sebuah helikopter milik perusahaan swasta dengan tanda PK-JTO untuk kepentingan pribadi melakukan ziarah ke Baturaja, Sumatera Daksina.

Firli diduga sudah melanggar kode etik dan patokan perilaku ‘Integritas’ pada Pasal 4 ayat (1) huruf c ataupun huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau perilaku ‘Kepemimpinan’ pada Pasal 8 Ayat (1) huruf f Susunan Dewan Pengawas Nomor 2 Tarikh 2020.

Saksikan gambar menarik dibawah ini: