Pengkritik Sebut Penangkapan Djoko Tjandra Normal Saja, Ini Alasannya

Pengkritik Sebut Penangkapan Djoko Tjandra Normal Saja, Ini Alasannya

JawaPos. com – Keberhasilan Polri menangkap Djoko Tjandra menuai pujian dan apresiasi sebab banyak pihak. Pasalnya, buron urusan pengalihan hak tagih Bank Bali itu sudah sekitar 11 tahun melarikan diri. Sementara kelakuannya beberapa waktu lalu sempat membuat heboh Tanah Air.

Karena wujud yang dijuliki Joker itu dengan mudahnya ‘mengendalikan’ sejumlah aparat adat untuk kepentingannya. Yakni memuluskan pelariannya sekaligus upaya agar bisa lolos dari jeratan hukum.

Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menilai, penangkapan Djoko Tjandra oleh Tim Bareskrim serta Propam Polri itu adalah peristiwa biasa. Bahkan, Reza meminta supaya penangkapan itu tidak dibesar-besarkan.

Sebab, adalah sebuah situasi yang wajar aparat kepolisian menangkap seorang penjahat. “Djoko Tjandra tertangkap, okelah ini bagus. Namun, untuk saya penangkapan itu wajar-wajar saja. Enggak ada yang luar normal tuh, ” kata Reza sesuai dikutip PojokSatu. id (Jawa Pangkalan Group), Sabtu (1/8).

Menurutnya, keberhasilan penangkapan Djoko Tjandra itu hanya membuktikan kerja yang dinilai serius. Sebab selama itu, kata dia, disinyalir masyarakat menghargai kepolisian tidak serius menuntaskan kejadian Djoko Tjandra. Pun demikian masa nantinya diproses hukum sekalipun, lanjutnya, adalah hal yang biasa juga.

“Ini proses yang normatif. Yang namanya penjahat ya kudu diburu lembaga penegakan hukum, ” ucapnya.

Dengan dasar sikap serupa itu, walau tidak dinihilkan, menurut Reza, tidak ada nilai tambahan dari penangkapan tersebut. Apalagi jika dikaitkan-kaitkan dengan isu jelang pergantian kapolri. “Saya lebih respek jika penangkapan ini menjadi jalan pembuka bagi pembersihan di seluruh lembaga penegakan hukum. Pembersihan lewat penindakan organisasi dan pidana, lalu hasilnya diumumkan ke publik, ” nyata Reza.

Reza terpendam, di institusi penegakan hukum, marak subkultur bernama Blue Curtain Code atau Code of Silence. Yaitu kebiasaan menyimpang untuk menutup-nutupi kesalahan sesama kolega. Code of silence terdapat pada seluruh lapisan pola penegakan hukum. Namun efeknya bertambah destruktif ketika berlangsung di rangkaian petinggi.

“Alhasil, siapapun yang mampu menolak Code of Silence itu, artinya sanggup melaksanakan pembersihan internal, dialah yg seragam menjadi orang nomor satu pada organisasinya, ” tandas Reza.