Perkara Kompensasi Tambahan Bagi Buruh PKWT, Ini Kata Menaker

Perkara Kompensasi Tambahan Bagi Buruh PKWT, Ini Kata Menaker

JawaPos. com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyatakan, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tetap memberi perlindungan hak ke buruh Perjanjian Kerja Waktu Terbatas (PKWT). Di samping itu, UU tersebut juga mengatur perlindungan bunga berupa kompensasi pekerja atau pekerja pada saat berakhirnya PKWT.

“Jadi ketentuan syarat tersebut tetap diatur sebagaimana UU 13 2003, yang justru memberi pelestarian ke pekerja PKWT yaitu adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh saat berakhirnya PKWT, ” ujar Ida dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja di Dewan Kemenko Perekonomian.

Negeri juga menegaskan bahwa pelaksanaan PKWT tetap ada batas waktunya berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja. PKWT hanya dapat dilakukan untuk order yang bersifat tidak tetap.

Diketahui, Kemarin (7/10), 12 menteri menggelar konferensi pers berhubungan. Mereka menampik satu per kepala kabar miring terkait dengan pengesahan UU Cipta Kerja.

Dua belas menteri itu adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gajah Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Adat dan HAM Yasonna Laoly, Gajah Keuangan Sri Mulyani, serta Gajah Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Pangkal Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.

Para-para menteri itu berada di kolong komando Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Mereka menjelaskan kepala per satu poin yang menyulut perdebatan. Mulai ketenagakerjaan, amdal, pertanahan, hingga ekonomi.

Airlangga menegaskan, salah satu informasi simpang siur mengenai UU Cipta Kegiatan terkait dengan ketenagakerjaan, terutama mengenai upah minimum dan gaji. ’’Saya tegaskan upah minimum tidak dihapus, tetapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan salary yang diterima tidak akan turun, ’’ ujarnya.