Perkara Rekrutmen PPK, DKPP Periksa KPU Nias Selatan

Perkara Rekrutmen PPK, DKPP Periksa KPU Nias Selatan

JawaPos. com – Lembaga Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEEP) kejadian nomor 78-PKE-DKPP/VIII/2020. Sidang yang dipimpin oleh Komisioner DKPP Didik Supriyanto itu diadakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Nias pada Sabtu (29/8).

Teradu dalam kejadian ini antara lain Repa Duha, Edward Duha, Yulianus Gulo, Meidanariang Hulu, dan Eksodi M. Dakhi (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan) sebagai Teradu I sampai V.

Teradu lainnya adalah Paolianus Gulo (Anggota PPK Hilimegai), Umbuzisokhi Giawa (Anggota PPK Amandraya), dan Juferman Ndruru (Anggota PPK Haruna) sebagai Teradu VI sampai VIII. Delapan Teradu tersebut diadukan oleh Teniswan Waruru.

Mereka didalilkan tak melaksanakan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terkait keanggotaan Paolinus Gulo dan Umbuzisokhi Giawa dalam salah partai politik peserta pemilu.   Serta Teradu VI sampai VIII diduga tidak jujur bilamana mengikuti proses perekrutan Anggota PPK karena masih sebagai pengurus PDI Perjuangan.

“Surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan dimaksud adalah Nomor 056/Bawaslu-Prov. SU-14/PM. 00. 02/II/2020. Tindakan Teradu I sampai V tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, ” ujar Pengadu.

Pengadu menambahkan Teradu I sampai V melakukan kecurangan, degan berlaku tidak netral dan sewenang-wenang dalam menetapkan calon PPK & PPS. Dalam hal ini, Teradu VII merupakan tim sukses bahan petahana Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha dan Sozanolo Ndruru.

“Sementara Teradu VI datang VIII tidak jujur saat perekrutan calon anggota PPK, mereka adalah anggota parpol PDIP dan tim sukses calon petahana Bupati Nias Selatan, ” tegas Pengadu.

Dalam sidang pemeriksaan, Teradu I sampai V membantah semua tuduhan yang dialamatkan Pengadu. Teradu menilai dalil aduan tidak betul dan tidak berdasar sama sekali.

Teradu I sampai V telah melakukan klarifikasi serta pemanggilan kepada Teradu VI & VII pada 20 Februari 2020 sebagai tindak lanjut surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.

Hasil klarifikasi menunjukan bahwa Teradu VI telah mengundurkan diri sebagai fungsionaris PDIP sejak 10 Januari 2012. Hal itu dibuktikan dengan surat keterangan dari DPC PDIP Kabupaten Nias Selatan. Teradu VI juga tidak pernah menerima surat keputusan sebagai tim sukses Hilarius Duha.

Buatan klarifikasi Teradu VII menyatakan, tidak terbukti sebagai anggota, kader maupun pengurus partai PDIP sejak 2014 sampai dengan sekarang. Begitu selalu tuduhan jika Teradu VII sebagai tim sukses calon petahana Hilarius Duha tidak terbukti.

“Begitu juga dengan Teradu VIII, Juferman Ndruru. Kami lakukan pemanggilan dan klarifikasi bukan pengurus kelompok atau tim sukses pasangan calon petahanan Hilarius Duha dan Sozanolo Ndruru, ” kata Teradu.

Teradu I sampai V juga menegaskan, telah melaksanakan metode perekrutan PPK dan PPS telah sesuai dengan Ketentuan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 dan Surat Edaran KPU RI Nomor: 12/PP. 04. 2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak 2020.

“Kami menolak Pengaduan Pengadu segenap dan meminta majelis merehabilitasi nama kami para teradu, ” mengakhiri Teradu I.

Diketahui, sidang pemeriksaan perkara 78-PKE-DKPP/VIII/2020 yang digelar sejal pukul 10 WIB ini dipimpin oleh Didik Supriyanto, S. IP., MIP sebagai Ketua Majelis. Anggota Majelis Tim Penyelidik Daerah (TPD) terdiri dari Henry Simon Sitinjak, SH (unsur Bawaslu), Mulia Banurea, S. Ag. M. Si (unsur KPU) dan Nazir Salim Manik, S. Sos., MSP (unsur Masyarakat).