Susunan Pengesahan, Perpres Pendanaan Pesantren Lolos Uji Publik

Susunan Pengesahan, Perpres Pendanaan Pesantren Lolos Uji Publik

JawaPos. com – Hari ini tepat 22 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Santri. Ada sejumlah kado kebijaksanaan yang dihadirkan pemerintah. Diantaranya ialah Peraturan Presiden (Perpres) Pendanaan Pesantren dinyatakan lolos uji publik.

Seperti diketahui, saat itu pemerintah sedang berfokus menelurkan sebanyak aturan pelaksana UU 18/2019 tentang Pesantren. Diantaranya adalah Perpres tentang Pendanaan Pesantren. Perpres ini diantaranya mengatur regulasi mengenai pembiayaan pondok. Sempat beredar wacana pembentukan sokongan abadi Pesantren. Nantinya hasil pengelolaan dana abadi itu, digunakan untuk kepentingan pesantren.

Selain itu juga disiapkan peraturan menteri agama (PMA) tentang Pesantren. Peraturan teknis ini diantaranya membahas tata laksana teknis pendirian dan penyelenggaran pesantren. Kemudian soal jenjang pendidikannya. Tinggi pendidikan di pesantren meliputi muadalah, diniyah formal, dan mengaji kitab kuning.

Menag Fachrul Razi mengatakan, UU Pesantren akan menjadi hadiah termanis dari negara untuk kalangan pesantren. “Undang-undang ini memberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi terhadap pesantren dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, ” kata Menag saat menjelma inspektur upacara bendera memperingati Hari Santri Nasional 2020 di Jakarta (22/10).

Baca pula: UU Pesantren Akan Jadi Bingkisan Istimewa Hari Santri

Upacara ini diikuti oleh 20 ASN Kemenag dengan protokol kesehatan ketat. Kemudian ada seribu pengikut daring dari kalangan pesantren beserta stakeholder yang hadir, dalam platform Zoom Meeting pada kanal media sosial Kemenag.

Dengan mengenakan kemeja putih, sarung, & peci, Fachrul mengatakan, mereka khusyuk menjadi leading sector yang memiliki mandat untuk mempersiapkan regulasi turunan UU Pesantren. “Maka peraturan dengan kami buat bertujuan agar Undang-Undang Pesantren implementatif dan berguna bagi pesantren, ” kata dia.

Seperti diketahui, UU Pondok telah diundangkan September 2019 berserakan. Namun peraturan pelaksanaannya masih melalaikan serangkaian pembahasan dan uji publik. Undang-undang ini akan menjadi kunci pembuka gembok penjara alienasi pelajaran pesantren. Dengan disahkannya aturan segar itu nanti, negara akan mengakui pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan formil yang diakui.

Saksikan video menarik beserta ini: