TNI Urusi Baliho Rizieq, Ini Masukan Fahri untuk Jokowi

TNI Urusi Baliho Rizieq, Ini Masukan Fahri untuk Jokowi

JawaPos. com – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim (UMI) Indonesia Fahri Bachmid menjelaskan, tentang kedudukan, tugas & wewenang TNI. Hal ini setelah keputusan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang memerintahkan TNI menurunkan baliho Habib Rizieq Shihab menuai polemik.

Taat Fahri, Pangdam Jaya tidak boleh bertindak sewenang-wenang jika mengacu pada tugas pokok serta peran TNI dalam sebuah negara demokrasi berdasarkan UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

“TNI sebagai organ konstitusional, berperan sebagai alat negara di tempat pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada kebijakan dan kesimpulan politik negara, baik dalam konteks penggunaan kekuatan, operasi militer buat perang, maupun operasi militer non perang, ” ujar Fahri dalam keterangan tertulisinya pada JawaPos. com, Minggu (22/11).

Jadi, kata Fahri, tidak boleh ada langkah sepihak serta subjektif dengan diambil oleh seorang Panglima secara alasan apapun, karena ada otoritas politik yang berwenang untuk itu, yaitu Presiden bersama DPR.   “Hal tersebut  sejalan dengan petunjuk khas demokrasi konstitusional, ” imbuhnya.

Menurut Fahri, pendirian pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tak dibenarkan bertindak  sewenang-wenang terhadap warga negaranya.   Pembatasan-pembatasan atas adikara pemerintah itu tercantum dalam konstitusi.

“Itu sering dikenal pemerintah berdasarkan konstitusi (constitutional goverment), atau (limited goverment, restrained goverment), ” papar Fahri.

Sehingga, idealnya Pangdam Jaya harus bertindak berdasarkan kewenangan yang sah-legal, serta tidak dibenarkan secara norma bertindak secara sewenang-wenang yang menuju pada suatu “eigenrichting” yang di dalam hakikatnya bertentangan dengan prinsip negara hukum serta supremasi konstitusi.

Lebih lanjut, Fahri juga menyarankan Presiden Jokowi untuk gagah bersikap meluruskan polemik keputusan Pangdam Jaya yang memerintahkan TNI menururunkan baliho Habib Rizieq tersebut. Sebab, presiden merupakan pemegang kekuasaan sempurna atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berdasarkan keyakinan pasal 10 UUD NRI Tahun 1945.

“Hal tersebut, agar sejatinya TNI berada dalam paradigma yang telah digariskan oleh konstitusi negara, dan kepada Menkopolhukam serta Menteri Pertahanan untuk sanggup mengambil langkah-langkah kebijakan yang bertambah strategis sebab persoalan ini adalah sangat elementer karena terkait secara kehidupan demokrasi konstitusional serta patokan negara hukum yang demokratis, ” katanya.

Dijelaskan Fahri, UUD NRI Tahun 1945, khusunya ketentuan norma pasal 30 bagian (3) menjelaskan, TNI merupakan juru bicara negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan. Kemudian, jika dilihat dari dimensi konstitusi, maka dengan adanya Amandemen UUD 1945,   kedudukan dan kehadiran TNI dan POLRI tercantum di dalam Pasal 30 Ayat (3) dan ayat (4)  dengan rumusan semacam,

Pertama, TNI terdiri atas AD, AL, dan AU sebagai alat  negara bertugas menegakkan, melindungi, memelihara keutuhan, dan  kedaulatan negara.   Kedua, Polri sebagai alat negara yang menjaga  ketenangan dan ketertiban masyarakat bertugas menyembunyikan, mengayomi,   melayani masyarakat beserta menegakan hukum.

Esensinya kehadiran militer dalam suatu negara seperti yang  diatur didalam UU RI No. 34/2004 untuk menegakan  kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Nusantara berlandaskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta melindungi semesta bangsa dan seluruh tumpa pembawaan Indonesia dari ancaman dan kekacauan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

“Dari doktrin tersebut telah menegaskan bahwa urusan negeri pada aspek pertahanan adalah perintah TNI sebagai organ konstitusional. Berarti tugas TNI sesuai konstitusi sangatlah strategis dan vital, sehingga tanpa di “Downgrade” ke level yang teknis yang sejatinya menjadi kewenangan lembaga lain, ” pungkas Fahri.