Tolak Keputusan Menaker, Buruh Pertimbangkan Lumpuh Kerja Nasional

Tolak Keputusan Menaker, Buruh Pertimbangkan Lumpuh Kerja Nasional

JawaPos. com – Presiden Konfederasi Serikat Pelaku Indonesia (KSPI) Said Iqbal membaca, bahwa buruh Indonesia menolak tulisan edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menyatakan bahwa nilai risiko minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020, atau secara kata lain tidak naik.

“Karena buruh Indonesia menegasikan surat edaran terebut, maka kami meminta kepada Gubernur sebagai pihak yang menetapkan uipah minimum tak mengikuti surat edaran yang menodong tidak ada kenaikkan upah kecil di Provinsi atau kabupaten/kota, ” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (30/10).

Argumentasinya, lanjut Said Iqbal, ini bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi ekonomi yang dikaitkan dengan kenaikan upah minimum. Tahun 1998 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus pada kisaran 17, 6 persen. Namun angka inflansi mendekati 78 komisi.

“Serikat buruh dengan ada satu itu, bersama pemerintah dan organisasi pengusaha bersepakat buat tidak menaikkan upah minimum dalam tengah resesesi. Tetapi kemudian terjadi perlawanan yang keras dan massif dari buruh untuk menolak keputusan upah tidak naik tersebut, ” ujarnya.

“Tetapi kemufakatan itu tidak mewakili aspirasi yag berkembang di tingkat pabrik. Terjadilah aksi besar-besaran yang meluas dalam semua daerah. Presiden Habibie lalu mengambil keputusan menaikkan upah kecil sebesar kurang lebih 16 obat jerih, ” lanjutnya.

Adam yang juga menjadi Presiden Gabungan Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini menegaskan, dengan analogi dengan sama, pertumbuhan ekonomi dan inflansi saat ini lebih rendah dibandingkan tahun 1998. Di mana pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan kurang 8 persen dan inflansi 3 persen.

Dengan dasar tersebut, KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2021 adalah 8 tip. Namun demikian, jika dirasa berat, Dewan Pengupahan dan Pemerintah Derah bisa berunding, berapa kenaikan imbalan minimum yang dirasa tepat.

Apalagi, saat ini sedang banyak perusahan yang beroperasi bagaikan biasa. Jadi jangan dipukul rata, bahwa semua perusahaan tidak berpunya membayar kenaikan upah minimum. Apalagi kalau pun ada yang tidak mampu, undang-undang sudah memberikan kawasan untuk melakukan penangguhan upah kecil.

Disampaikan Said Iqbal, pihaknya mendapat laporan dari anggota Dewan Pengupahan Nasional dari bagian serikat buruh, bahwa tidak ada kesepakatan apapun dari Dewan Pengupahan Nasional yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum di tarikh 2021. Bahkan di dalam wadah yang lebih besar yang dihadiri Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, & Kabupaten/Kota, tidak keputusan yang membuktikan upah minimum tahun 2021 tak naik.

“Jadi negeri menggunakan dasar apa mengeluarkan tulisan edaran yang meminta agar Gubernur tidak menaikkan upah minimum? Tertib diduga Menaker berbohong terhadap argumentasi dalam pengeluarkan sureat edaran tersebut, ” kata Said Iqbal.

Oleh karena itu, serikat buruh meminta agar para Gubernur mengabaikan suarat edaran tersebut. Kalau tidak ada kenaikan upah kecil, bisa dipastikan aksi-aksi buruh mau membesar dan semakin menguat. Apalagi hal ini terjadi di tengah penolakan omnibus law.

“Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional, ” tegasnya.

Menyuarakan juga: Tahun Depan Upah Minimum Tak Naik, Pemerintah Tetap Gelontor Bansos

“Berbeda secara mogok nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober lalu, kala ini bentuknya adalah mogok kegiatan nasional yang dilakukan oleh serikat buruh di tingkat pabrik, ” terang Said Iqbal.

Persoalan upah adalah persoalan pada tingkat perusahaan atau pabrik. Itu bisa mengajukan perundingan kenaikan risiko yang dilakukan secara bersamaan di masing-masing perusahaan, dan jika deadlock, maka sudah memenuhi persyaratan yang diatur Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melakukan mogok kerja.

“Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi mogok kerja nasional. Stop produksi serentak dalam seluruh Indonesia. Itu boleh pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang menggunakan dasar unjuk mengalami. Mogok Kerja Nasional akan bertambah dahsyat lagi, ” tegasnya,

Dalam waktu dekat, yang akan dilakukan KSPI dan pekerja Indonesia adalah melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal dua November di Depan Istana dan Mahkamah Konstitusi. Aksi juga mau dilakukan serentak di 24 daerah dan melibatkan 200 kab/kota pada seluruh Indonesia, meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan. Ditegaskan, bahwa aksi -aksi yang akan dilakukan KSPI adaah aktivitas yang terukur, terarah, konstitusional, & tidak anarkis.

Selain itu, kami meminta Presiden Jokowi untuk menginstruksikan kepada Menaker supaya mencabut surat edaran yang menyatakan tidak ada kenaikan upah kecil 2021.

Aksi selaku juga akan dilakukan tanggal 9 November di DPR RI buat mendesak dilakukan legislative Review kepada UU Cipta Kerja. Selanjutnya agenda 10 November 2020 aksi akan dilakukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, meninta Menaker mencabut surat edaran yang sudah dibuat.

“Di titik akhir, kami medium mempertimbangkan untuk melakukan mogok kegiatan nasional, ” tegasnya.

Saksikan video menarik dibawah ini: