Tujuh Aktivis Hongkong Termasuk Pria 82 Tahun Terancam Lima Tahun Bui

Tujuh Aktivis Hongkong Termasuk Pria 82 Tahun Terancam Lima Tahun Bui

JawaPos. com – Martin Lee harus menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi penjara. Politikus dan advokat 82 tahun itu menjadi satu di antara tujuh tokoh prodemokrasi paling senior dan terkemuka di Hongkong yang dinyatakan bersalah karena menggelar aksi damai besar-besaran pada 2019. Mereka seluruh terancam hukuman hingga lima tahun penjara.

Lee selama ini mempunyai julukan sebagai Bapak Demokrasi Hongkong. Dia pernah diminta Beijing untuk menyusun konstitusi di wilayah tersebut. Semasa beberapa dekade dia berkampanye demokrasi cara damai di Hongkong. Lee selalu menganjurkan untuk mendapatkan demokrasi melalui kerja sama dengan bagian berwenang di Beijing.

”Bahkan, jika Kamu memenjarakan dan membunuh aku, saya tetap akan membuktikan bahwa itu salah mereka. Demokrasi akan ada dalam Tiongkok suatu hari nanti, ” tegasnya membahas tekanan Tiongkok kepada Hongkong masa diwawancarai The New York Times sebelum ditahan.

Selain Lee, tersedia pemilik tabloid Apple Daily Jimmy Lai. Tulisan dan publikasi di medianya sering menyerang pemerintah pusat. Dia dianggap pahlawan di Hongkong, tapi dilabeli pengkhianat di Beijing. ”Jika mereka (Tiongkok, Red) bisa memunculkan mengalami takut pada Anda, itulah cara termurah dan paling efektif untuk mengendalikan Anda dan mereka tahu tersebut. Satu-satunya cara untuk melibas intimidasi tersebut adalah bertemu rasa takut dan jangan biarkan itu menakuti Kamu, ” tegas Lai masa diwawancarai BBC sebelum ditahan Desember tahun lalu.

Lima lainnya ialah mantan legislator Margaret Ng, Cyd Ho Sau-lan, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung, dan pengacara Albert Ho Chun-yan. Tujuh orang tersebut kuat menyatakan diri tidak bersalah atas aksi dua tarikh lalu. Pembacaan hukuman buat tujuh orang itu mau dilakukan pada persidangan berikutnya.

Setelah bermacam-macam aksi massa besar-besaran dalam Hongkong, kini Tiongkok situ mengeratkan cengkeramannya. Mereka menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional. Belum lama ini Beijing juga mengizinkan aturan pemilu baru dalam Hongkong. Yaitu, komite pro-Beijing boleh memeriksa lebih dulu latar belakang calon bagian parlemen. Mereka yang dianggap pro-Beijing atau dijuluki nasionalis berpeluang lebih besar buat lolos seleksi.

Saksikan video menarik berikut ini: