Usman Hamid Sebut Presiden Tidak Bisa Berlindung di Pulih Putusan MA-MK

Usman Hamid Sebut Presiden Tidak Bisa Berlindung di Pulih Putusan MA-MK

JawaPos. com – Amnesty International Indonesia menyesalkan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memecat 57 personel. Keputusan tersebut dinilai membelakangi rekomendasi Komnas HAM & Ombudsman RI yang mengecap asesmen Tes Wawasan Kewarganegaraan nasional (TWK) melanggar HAM & malaadministrasi.

“Ini menunjukkan ketidakpedulian pimpinan KPK terhadap hak asasi pegawai-pegawainya, terutama yang tidak lolos TWK, ” kata Direktur Esekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangannya, Jumat (17/9).

Dalam temuan Komnas PEDOMAN, lanjut Usman, ditemukan setidaknya 11 pelanggaran HAM dengan terjadi selama proses TWK berlangsung. Termasuk diantaranya pengingkaran hak atas pekerjaan, fakta, keadilan dan kepastian lembaga untuk tidak didiskriminasi, & beragama dan berkeyakinan.

Ombudsman RI serupa menyatakan bahwa penyelenggaraan TWK telah menyimpang secara prosedural, menyalahgunakan wewenang antar pejabat instansi negara, serta melengah-lengahkan pernyataan Presiden Jokowi untuk tidak menjadikan TWK sebagai alasan pemberhentian pegawai KPK.

“Pengabaian temuan lembaga negara independen diabaikan seperti menunjukkan arogansi pimpinan KPK dan ketidakmauan pemerintah untuk memperbaiki pelanggaran yang jelas-jelas terjadi, ” sesal Usman.

Walaupun Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan bahwa pasal-pasal mengenai transisi status pegawai KPK menjadi ASN dalam UU KPK tidak melanggar konstitusi, putusan tersebut tidak menafikan temuan Ombudsman dan Komnas PEDOMAN terkait pelanggaran dalam pelaksanaan peralihan status tersebut.