Wakil Ketua MPR: PPKM Genting Bukan untuk Diperdebatkan

Wakil Ketua MPR: PPKM Genting Bukan untuk Diperdebatkan

JawaPos. com – Pengantara Ketua MPR RI Tetap Moerdijat mengingatkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) gawat merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang berlaku belakangan ini.

“Kebijakan itu bukan buat diperdebatkan melainkan untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab untuk melindungi diri, keluarga dan sesama dari ancaman virus korona, ” tegasnya menggunakan keterangan tertulis Senin (19/7).

Menjelang berakhirnya masa pemberlakuan PPKM darurat tahap pertama pada 20 Juli 2021, kata Legislator Partai NasDem yang dekat disapa Rerie itu, pegari berbagai perdebatan tentang perlu tidaknya perpanjangan PPKM kritis dengan beragam argumentasi yang terkadang cenderung kontraproduktif.

“Padahal, tidak suram untuk memastikan apakah PPKM darurat diperpanjang atau tidak, bila semua pihak berbicara berlandaskan data, baik petunjuk perkembangan kasus baru harian maupun data-data hasil kupasan secara saintifik oleh para-para pakar yang berkompeten, ” ujar Rerie.

Ia berharap seluruh energi dan perhatian publik ditujukan pada upaya-upaya nyata buat menanggulangi laju penularan virus korona. Semua elemen bangsa diharapkan terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan melaksanakan adat kesehatan serta mengindahkan setiap larangan dan pembatasan denyut.

“PPKM penting hanyalah alat untuk menertibkan. Berhasil tidaknya sangat ditentukan oleh kesadaran dan loyalitas masyarakat, ” tegas Rerie.

Anggota Molek Tinggi Partai NasDem itu berharap pemerintah tidak perlu gamang untuk memastikan perpanjangan PPKM darurat bila data-data yang dihimpun selama ini menunjukkan bahwa kebijakan itu perlu dilanjutkan. Sebaliknya, jika dinilai tidak efektif di menekan laju penularan covid-19, tidak perlu dipaksakan untuk diperpanjang.

Pemimpin Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas, Sabtu (17/7), mewanti-wanti bahwa keputusan untuk menentukan apakah kebijakan itu akan diteruskan atau tidak, diperlukan perhitungan yang sampai.

“PPKM Kritis diperpanjang tidak? Kalau suka diperpanjang, sampai kapan? Tersebut betul-betul sangat sensitif jadi harus diputuskan dengan adicita yang jernih. Jangan datang keliru, ” kata Jokowi.

Peringatan Presiden tersebut, menurut anggota DPR RI dari Dapil Jateng II, hendaknya menjadi menggubris semua pihak, terutama para menteri, kepala daerah dan Satgas Covid-19 untuk melakukan evaluasi secara mendalam serta menyeluruh tentang penerapan PPKM darurat selama dua pekan pertama, mulai 3-20 Juli 2021.

“Evalusi menyeluruh penting agar masa kebijakan itu di perpanjang, berbagai kekurangan dan kecacatan yang terjadi selama PPKM darurat tahap pertama tidak terulang, ” tuturnya.

Rerie juga dengan khusus mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Selasa (20/7) bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Ia meminta masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah.

”Mari kita jadikan semangat berkurban dengan mengajarkan tentang keikhlasan dan pengorbanan, untuk kepentingan & keselamatan bersama dari transmisi covid-19. Tetap berada pada rumah, menjauhi kerumunan, mematuhi protokol kesehatan, serta ikhlas membantu sesama yang terpapar virus korona sebagai bentuk nyata pengorbanan dalam spirit Idul Adha, ” cakap anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu.